Tanggung Jawab Sang Kepala Negara

29 04 2009

Akhir-akhir ini, elite partai politik di negeri antah berantah ini sangat sibuk ingin menancapkan dirinya menuju RI 1, Presiden NKRI. Padahal, apakah mereka sudah faham tugas sang Kepala Negara di Republik ini?

Berikut saya kutip dari http://www.eramuslim.com,sebuah artikel yang saya yakin bisa memberikan pencerahan, baik kepada para elite parpol, terutama kepada rakyat jelata seperti kita.

Imam Hasan Al-Banna menilai bahwa kepala negara punya tugas dan wewenang tertentu. Hak rakyat terhadap kepala negaranya adalah mengevaluasi kerja dan tugas kepala Negara. Bila terbukti melakukan kesalahan dan kegagalan dalam kepemimpinannya, karena rakyatlah yang telah mengangkat dan membai’atnya guna menduduki jabatan tersebut. Sebagai konsekwensi dari pengangkatan dan pembai’atan itu, berarti seorang kepala negara diamanahkan tugas-tugas yang harus ditunaikannya. Bila tugas yang diamanahkan tersebut berhasil dijalankan dengan baik, maka selaku rakyatpun dituntut memberikan dukungan, bantuan dan loyalitas penuh terhadap kepala negara tersebut.

Imam Hasan Al-Banna menyatakan dalam salah satu dari sepuluh rukun bai’at yaitu rukun pertama al-fahm, bahwa pendapat dan pandangan imam atau kepala negara maupun wakilnya dalam perkara yang tidak ada nash yang berbicara tentang perkara tersebut, pandangan yang berpeluang memiliki banyak interpretasi dan pemahaman serta permasalahan yang terkait dengan mashlahah mursalah, maka pendapat dan pandangan tersebut wajib ditaati dan dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syari’at.

Mengenai pertanggung jawaban kepala negara terhadap Allah dan terhadap rakyat yang telah membai’atnya, serta kedudukan kepala negara sebagai pelayan yang digaji oleh rakyat, Imam Hasan Al-Banna berdalil pada hadits Rasulullah SHALLALLAAHU ALAIHI WA SALLAM yang berbunyi:

كُلّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلُوْنَ عَنْ رَعِيَّتِهِ.
Artinya: Masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban kepemipinannya tersebut.

Dan ungkapan Abu Bakar yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّاسُ كُنْتُ أَحْتَرِفُ لِعِيَالِيْ فَأَكْتَسِبُ قُوَّتَهُمْ، فَأَنَا اْلآنَ أَحْتَرِفُ لَكُمْ، فَافْرِضُوْا لِيْ مِنْ بَيْتِ مَالِكُمْ .
Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku bekerja sendiri (berusaha) demi menghidupi kebutuhan keluargaku, sedangkan sekarang aku berkerja pada kalian, maka hendaklah kalian ambilkan sedikit (upah) buatku dari baitul mal.

Ini merupakan semacam kesepakatan dan kontrak kerja antara rakyat dengan pemimpinnya agar menjalankan kewajiban dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan umum, sehingga jika sang pemimpin tersebut mengerja-kan tugasnya secara baik dan profesional, maka dia berhak mendapatkan ganjaran (kompensasi), sementara jika dia melalaikan tugasnya, maka dia pun berhak mendapatkan hukuman .

Menurut hemat penulis, menduduki jabatan kursi kepala negara dilakukan setelah adanya kesepakatan, nota kesepahaman, kontrak maupun aqad antara rakyat dengan pemimpin. Aqad ini tentu berbeda dengan transaksi jual beli maupun bisnis, karena dalam transaksi jual beli maupun bisnis, transaksi antara pembeli dan penjual dinyatakan telah selesai dan sah dengan adanya aqad dan pertukaran barang secara langsung. Tapi aqad dan nota kesepahaman antara pemimpin dengan rakyatnya lebih identik dengan transaksi perwakilan yang terikat oleh beberapa syarat dan ketentuan. Ketentuan tersebut bertujuan supaya kepala negara melaksanakan tugas-tugasnya dengan profesional, baik menyangkut mengatur urusan dalam maupun luar negeri, mewujudkan kepentingan bersama umat Islam serta melindungi aset kekayaan, kehormatan dan nyawa para rakyatnya. Puncak dari tugasnya adalah penerapan hukum syari’at Islam dalam segenap aspek kehidupan. Dan sebagai konsekuensinya, setiap rakyat wajib mentaati, membantu dan menyokong kepemimpinannya.

Untuk itu, rakyat selaku pemberi kewenangan dan kepala negara selaku wakil atau yang ditugaskan menjalankan kewenangan, jika kepala negara mengerjakan tugasnya secara profesional dan seoptimal mungkin, maka jabatannya sebagai kepala negara tentu bisa bertahan lama di atas dukungan, bantuan dan ketaatan rakyatnya. Sementara bila kepala negara tidak menjalankan wewenang yang telah diamanahkan rakyat serta tidak sanggup mewujudkan kepentingan dan kebutuhan rakyat, maka rakyat berhak mencopot dan memberikan wewenang pada orang lain yang berhak dan punya kapabilitas untuk memimpin negara .


Actions

Information

One response

6 07 2009
Sekolah Pemikiran P.J

teruskan menulis akhi hadie… salam ziarah…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: